IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN ERA
OTONOMI DAERAH KABUPATEN BANTAENG
KARYA TULIS ILMIAH
OLEH :
ANDI RINA AYU ASTUTI
SMA NEGERI 1 BANTAENG
KABUPATEN BANTAENG
SULAWESI SELATAN
2013
IMPLEMENTASI
PELAYANAN KESEHATAN ERA OTONOMI DAERAH KABUPATEN BANTAENG
Karya Tulis Disusun Untuk Mengikuti
Lomba Sayembara Nasional Penulisan Otonomi Daerah Untuk Penguatan NKRI
OLEH :
ANDI RINA AYU ASTUTI
SMA NEGERI 1 BANTAENG
KABUPATEN BANTAENG
SULAWESI SELATAN
2013
DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
SMA
NEGERI 1 BANTAENG
Alamat: Jalan T.A. Gani No. 23 Telp.
(0413) 21089 Bantaeng
Lembar
Pengesahan
Nomor
:
Karya
tulis dengan judul : Implementasi Pelayanan Kesehatan Era Otonomi Daerah
Kabupaten Bantaeng
Yang ditulis oleh :
Andi Rina Ayu Astuti
Adalah asli dan belum
pernah diikuti pada lomba karya tulis sejenis.
Disahkan di Bantaeng
Tanggal : 17 April 2013
Kepala Sekolah Pembimbing
Muhammad Amiluddin, S.Pd, M,si Herlina Wellang, S.Si,
M,Pd
NIP
: 19610515 198603 1 032 NIP
: 19681407 200312 2 005
ABSTRAK
Andi Rina
Ayu Astuti. 2013. Implementasi
Pelayanan Kesehatan Era Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng.
Pembimbing
: Herlina Wellang
Implementasi program
pelayanan publik,merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan
pemerintah pada era otonomi daerah saat ini. Salah satunya adalah
penanganan dalam bidang kesehatan.
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar
rakyat yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945 dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Karya tulis ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pembaca untuk mengetahui implementasi
pelayanan kesehatan pada era otonomi daerah di Kabupaten Bantaeng. Menurut
Isran Noor, 2012. Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai amanat UUD 1945 secara
konstitusional maupun legal diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran
masyarakat.
Salah
satu inovasi Pelayanan Kesahatan di Kabupaten Bantaeng yaitu melalui Brigade
Siaga Bencana (BSB) yang dapat memberikan layanan gratis
selama 24 jam yang berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan tercepat dan
terdepan atas setiap bencana/musibah yang menimpa masyarakat. Melalui laporan
dan informasi dari masyarakat di call center 113 dan layanan telepon lainnya di
0413-22724, atau di frekwensi radio 145.490 MHz, tim BSB dengan segera
merespons dan melakukan tanggap informasi.Kebijakan Pelayanan Kesehatan di
Kabupaten Bantaeng yakni Brigade Siaga Bencana (BSB) yang telah dijalankan saat
ini antara lain menangani
kecelakaan lalu lintas, menangani kasus tanggap darurat dan menangani pasien yang ingin bersalin.
Kata Kunci : Otonomi
daerah, kesehatan.
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, atas segalah rahmat dan
karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan hikmat kepada penulis sehingga karya
tulis ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan.
Karya tulis yang berjudul “Impelementasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat
dalam Era Otonomi Daerah di Kabupaten Bantaeng” disusun untuk mengikuti Lomba Sayembara Nasional Penulisan Otonomi
Daerah Untuk Penguatan NKRI.
Penulis
mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada pembimbing yang telah
memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun karya tulis ini serta pihak-pihak lain yang karya tulisnya
kami jadikan referensi dalam proses pembuatan makalah ini.
Tentunya ada hal-hal yang ingin penulis berikan
kepada masyarakat dari hasil karya tulis ini. Oleh karena itu penulis berharap
semoga karya tulis ini dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi kita bersama
serta penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca.
Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis
berharap dan berdo’a semoga penulisan karya tulis ini dapat menjadi sesuatu
yang bermanfaat dan menjadi acuan untuk kepentingan Otonomi Daerah yang lebih
maju.
Bantaeng, 27 April 2013
Penulis
DAFTAR
ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL............................................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN.................................................................................. iii
ABSTRAK............................................................................................................. iv
KATA PENGANTAR.......................................................................................... ..v
DAFTAR ISI.......................................................................................................... vi
BAB
I PENDAHULUAN................................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................. 1
B. Rumusan Masalah...................................................................... ...3
C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 4
D. Manfaat Penelitian
...................................................................... .4
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 5
A.
Kajian Teori ................................................................................... 5
B.
Kerangka Berpikir
........................................................................ 9
BAB
III METODE PENELITIAN
....................................................................... 10
A. Jenis Penelitian .......................................................................... 10
B. Waktu dan Tempat ................................................................... .10
C. Sumber Data................................................................................10
D. Cara Pengumpulan Data........................................................... 11
E. Analisis Data............................................................................... 11
BAB
IV HASIL
DAN PEMBAHASAN............................................................. 12
A.
Hasil ............................................................................................. 12
B.
Pembahasan
............................................................................... 14
BAB
V PENUTUP
........................................................................................... 20
A.
Kesimpulan
................................................................................. 20
B.
Saran ........................................................................................... 20
DAFTAR
PUSTAKA.........................................................................................
22
DAFTAR
LAMPIRAN........................................................................................
23
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Dalam otonomi daerah, bangsa Indonesia
tidak dapat melepaskan diri dari era globalisasi. Era
global memacu perkembangan teknologi dan informasi sehingga masyarakat semakin
kritis menginginkan setiap proses pelayanan yang berkaitan dengan pemenuhan
sarana dan prasarana publik dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hakikat
otonomi daerah salah satunya adalah mendekatkan pelayanan publik kepada
masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah otonom memiliki
kewenangan yang luas yang sebelumnya berada di pemerintah pusat, sehingga
pemerintah daerah dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan dan kebutuhan
masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Dalam implementasi program-program
pelayanan publik,salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah pada era otonomi daerah ini adalah penanganan bidang kesehatan. Pembangunan
kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak
untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Maka dari itu,
masalah kesehatan didaerah merupakan tanggung jawab otonomi daerah dalam
memilih kepala daerah yang dapat memberikan pelayanan atau perbaikan
kesejahteraan dan membawa pengaruh yang sangat besar dalam mengurangi persoalan
di bidang kesehatan.
B.
Rumusan Masalah
Rumusan
masalah dalam karya tulis ini yaitu :
1) Bagaimana peran otonomi daerah
pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam menangani kecelakaan lalu lintas ?
2) Bagaimana peran otonomi daerah dalam
pelayanan tanggap darurat terhadap pasien gawat darurat ?
3) Bagaimana peran otonomi daerah dalam
peningkatan pelayanan kesehatan terutama dalam menangani angka kematian ibu dan
anak ?
C.
Tujuan
Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai dalam
penulisan karya tulis ini yaitu :
1)
Untuk
mengetahui peran otonomi daerah pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam menangani
kecelakaan lalu lintas.
2)
Untuk
mengetahui peran otonomi daerah dalam pelayanan tanggap darurat terhadap pasien
gawat darurat.
3)
Untuk
mengetahui peran otonomi daerah dalam peningkatan pelayanan kesehatan terutama
dalam menangani angka kematian ibu dan anak.
D. Manfaat Penulisan
Adapun
manfaat dalam penulisan karya tulis ini yaitu :
1)
Bagi Penulis
Untuk
menambah dan memperluas wawasan mengenai pemberlakuan otonomi daerah di
Kabupaten Bantaeng.
1)
Bagi masyarakat
Untuk
memberikan informasi mengenai kebijakan otonomi daerah dalam pelayanan publik.
2)
Bagi pemerintah
Dapat
lebih meningkatkan kebijakan otonomi daerah pada kabupaten seluruh Indonesia
serta meratakan pelayanan publik khususnya pada bidang kesehatan.
BAB II
TINJAUAN
PUSTAKA
A.
Kajian Teori
1.
Otonomi Daerah
Menurut
Isran Noor, 2012. Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai amanat UUD 1945 secara
konstitusional maupun legal diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran
masyarakat. Sebagaimana digariskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23/2004
tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa melalui otonomi luas, daerah
diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan
keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perkembangan masyarakat
dalam konteks otonomi daerah tidak dapat dipungkiri telah menghasilkan kondisi
obyektif bagi tumbuhnya budaya lokal, serta partisipasi rakyat secara melembaga
dan kritis sebagai kontrol politik terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Kemajuan lain menunjukkan , pelaksanaan otonomi daerah yang menuntut
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) telah mendorong
para kepala daerah untuk mengembangkan kepemimpinan yang lebih transparan dan
akuntabel, serta mengkondisikan berbagai langkah reformasi birokrasi. Realisasi
kebijakan daerah yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat, pada satu sisi
telah meningkatkan Index Pembangunan manusia (IPM) secara rasional, dan pada
sisi lain menghasilkan berkembangnya sektor-sektor pendidikan dan kesehatan serta
pengurangan kemiskinan.
2.
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Menurut Depkes RI, 2009. Pelayanan kesehatan adalah setiap
upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu
organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan
menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan
perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat. Sesuai dengan batasan
seperti di atas, mudah dipahami bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang
ditemukan banyak macamnya.
Kualitas pelayanan kesehatan dapat diukur melalui berbagai
indikator, yaitu indikator input, proses dan output. Indikator input dalam
pelayanan kesehatan meliputi unsur ketenagaan, modal, teknologi, fasilitas,
pelayanan dan pemasaran. Indikator proses yaitu terkait dengan indikator
pelayanan dan indikator output terkait dengan pencapaian program meliputi angka
kesakitan, angka kematian, dan ukuran-ukuran derajat kesehatan lainnya. Semua
indikator tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu suatu pelayanan
kesehatan.
3.
Kabupaten Bantaeng
Kabupaten Bantaeng adalah sebuah kabupaten di provinsiSulawesi
Selatan, Indonesia. Terletak dibagian selatan provinsiSulawesi
Selatan. Kabupaten ini memiliki luas
wilayah 395,83 km² atau 39.583 Ha yang dirinci berdasarkan Lahan Sawah mencapai
7.253 Ha (18,32%) dan Lahan Kering mencapai 32.330 Ha. Kabupaten
Bantaeng berpenduduk
176.708 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan dan 67 desa/kelurahan. Kondisi
wilayahnya berupa pegunungan, pantai, dan dataran rendah. Fasilitas
kesehatan yang terdapat di Bantaeng meliputi 1 RSUD, 12 Puskesmas (6
Puskesmas rawat inap dan 6 unit Puskesmas non rawat inap), 32 Polindes, 5
apotik, dan 17 toko obat. Jumlah dokter sebanyak 26 orang,
tenaga kesehatan 239 orang, dan 52 bidan desa
B.
Kerangka Pikir
 |
BAB III
PEMBAHASAN
Otonomi daerah
bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (penjelasan umum
butir a UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).Salah satu bentuk
peran serta (partisipasi) masyarakat dalam rangka implementasi kebijakan
otonomi daerah adalah dalam hal partisipasi politik Pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah secara langsung (Pilkada Langsung).
Kepala daerah
memiliki peranan sangat penting dalam menangani masalah kesehatan masyarakat. Kesehatan
merupakan bagian yang terpenting dan diharapkan dapat menghasilkan derajat
kesehatan yang lebih tinggi dan memungkinkan setiap orang hidup produktif
secara sosial maupun ekonomis.
Kesehatan masyarakat juga merupakan penentu keberhasilan kepala daerah untuk
mewujudkan kabupaten/kota yang besih.
Salah satu
masalah kesehatan yang masih menjadi kendala kepala daerah yaitu masalah
kecelakaan lalu lintas, pasien tanggap darurat serta kematian ibu, bayi dan
balita.
Kecelakaan
lalu lintas adalah masalah kesehatan masyarakat, baik secara fisik, mental
maupun ekonomi. Selain itu pasien tanggap darurat juga perlu mendapat perhatian
lebih oleh pemerintah otonomi daerah. Gawat
darurat adalah
suatu keadaan yang terjadinya mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak
orang memerlukan penanganan / pertolongan segera dalam arti pertolongan secara
cermat, tepat dan cepat. Apabila tidak mendapatkan pertolongan semacam itu maka
korban akan mati atau cacat / kehilangan anggota tubuhnya seumur hidup.
Masalah
kesehatan yang paling menjadi kendala kepala daerah yaitu peningkatan angka
kematian ibu dan anak. Kematian ibu dan anak di Indonesia jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan negara tetangga. Diperkirakan tak kurang dari 9.500 ibu
meninggal saat melahirkan serta 157.000 bayi dan 200.000 anak balita meninggal
setiap tahun. Penurunan angka kematian dijadikan tolak ukur keberhasilan
kinerja kepala daerah.Pemerintah memang berupaya menurunkan angka kematian ibu
(AKI), angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian balita (AKBA) lewat
berbagai program, tetapi penurunannya lambat. Tanpa perhatian khusus,
diperkirakan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka
kematian balita tidak bisa mencapai target.
Pembangunan
dalam bidang kesehatan di Kabupaten Bantaeng diarahkan agar pelayanan kesehatan
meningkat lebih luas, lebih merata, terjangkau oleh lapisan masyarakat.Salah
satu inovasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam bidang kesehatan adalah
pembentukan Brigade Siaga Bencana (BSB) yang
dibentuk pada tahun 2009.
BSB
merupakan layanan gratis selama 24 jam yang berkomitmen memberikan pelayanan
kesehatan tercepat dan terdepan atas setiap bencana/musibah yang menimpa
masyarakat. Melalui laporan dan informasi dari masyarakat di call center 113
dan layanan telepon lainnya di 0413-22724, atau di frekwensi radio 145.490 MHz,
tim BSB dengan segera merespon dan melakukan tanggap informasi.
Kebijakan
Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng yakni Brigade Siaga Bencana (BSB)
yang telah dijalankan saat ini diantaranya :
1.
Menangani
Kecelakaan Lalu lintas
Dalam
menangani kecelakaan lalu lintas, Satuan
Lalulintas Polres Bantaeng bekerja sama dengan tim medis Brigade Siaga Bencana
(BSB) Kabupaten Bantaeng melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pengendara
kendaraan dan pemudik untuk mengantisipasi kecelakaan lalulintas. Setiap pengendara
yang lewat akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. Mereka
diperiksa tekanan darahnya dan kondisi fisiknya. Jika ada yang tidak
memungkinkan melakukan perjalanan jauh, maka pengendara itu akan diberikan obat
dan disarankan untuk beristirahat.
2.
Menangani
Kasus Tanggap Darurat
Dalam
menangani kasus tanggap darurat misalnya terjadi kebakaran, BSB melakukan
tindakan yang sangat cepat menuju ke lokasi darurat untuk memadamkan kebakaran. Disetiap ada
laporan kebakaran maka dua unit ambulans wajib mengiringi mobil pemadam
kebakaran untuk mengantisipasi adanya korban luka bakar. Tim BSB juga
menyertakan tim medis saat bertugas mengatasi kebakaran yang terjadi di dua
kabupaten terdekat yaitu Bulukumba dan Jeneponto.
3.
Menangani Pasien yang Ingin Bersalin
Dalam menangani pasien yang
ingin bersalin, BSB (Brigade Siaga Bencana)
beserta para dokter dan bidan mengatasi pasien dengan cara segera meluncur ke
lokasi pasien di mana pun lokasi tersebut, baik di kota, pelosok desa maupun di
daerah pegunungan. Di lokasi, tim melakukan diagnosa pasien untuk menentukan
tindakan perawatan selanjutnya, apakah pasien hanya perlu dirawat di
lokasi/rumah, dibawa ke ruang perawatan BSB, ataukah harus dirujuk ke puskesmas
dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Berdasarkan data Kesehatan
Kabupaten Bantaeng, Peningkatan pelayanan kesehatan berupa pengadaan BSB
(Brigade Siaga Bencana) di Kabupaten Bantaeng berpengaruh pada angka
kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita.
Tahun 2009 angka
kematian ibu 5 orang, tahun 2010 (11 orang), tahun 2011 (3 orang).
Sementara itu angka kematian bayi tahun 2009 tercatat 20 orang, tahun
2010 (14 orang), dan tahun 2011 (3 orang). Di lain pihak, angka kematian balita
tahun 2009 berjumlah 10 orang, tahun 2010 (9 orang), dan tahun 2011 (5 orang).
Peningkatan pelayanan
publik dalam mengimplementasikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantaeng
dapat memberikan dampak nyata dikalangan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan
rakyat.
Pelaksanaan
otonomi daerah yang menuntut terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) telah mendorong para
kepala daerah untuk mengembangkan kepemimpinan yang lebih transparan dan
akuntabel, serta mengkondisikan berbagai langkah reformasi birokrasi. Realisasi
kebijakan daerah yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat, pada satu sisi telah
meningkatkan Index Pembangunan manusia (IPM) secara rasional, dan pada sisi
lain menghasilkan berkembangnya sektor-sektor kendala pemerintah terutama dalam
bidang kesehatan.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penulisan
karya tulis ini yaitu Otonomi daerah sebagai wujud strategi nasional sangat
berperan penting dalam penangangan masalah kesehatan di Kabupaten Bantaeng. Hal
ini dapat diwujudkan dengan mengimpelementasikan pelayanan kesehatan
masyarakat.
Salah
satu inovasi Pelayanan Kesahatan di Kabupaten Bantaeng yaitu melalui Brigade
Siaga Bencana (BSB) yang dapat memberikan layanan gratis selama 24 jam yang berkomitmen memberikan pelayanan
kesehatan tercepat dan terdepan atas setiap bencana/musibah yang menimpa masyarakat.
Melalui laporan dan informasi dari masyarakat di call center 113 dan layanan
telepon lainnya di 0413-22724, atau di frekwensi radio 145.490 MHz, tim BSB
dengan segera merespons dan melakukan tanggap informasi.
Kebijakan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng yakni
Brigade Siaga Bencana (BSB) yang telah dijalankan saat ini diantaranya :
1. Menangani
Kecelakaan Lalu lintas
2. Menangani
Kasus Tanggap Darurat
3. Menangani Pasien yang Ingin Bersalin
Oleh karena
itu, Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai
amanat UUD 1945 secara konstitusional maupun legal diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan guna sebagai
Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B.
Saran
Adapun
saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :
1. Diharapkan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng lebih mengoptimalkan pelayanan kesehatan
yang telah ada.
2. Pelayanan
kesehatan yang telah ada agar lebih mengutamakan masyarakat secara keseluruhan
terutama masyarakat kurang mampu.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim.
2008. Kabupaten Bantaeng. (Online)
Anonim. 2012.
Pelayanan Kesehatan. (Online).
Noor,
Isran. 2012. Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI.
Kurai Timur: Seven strategic studies.
Soltan, Azikin. 2007.
Dinamika Otonomi Daerah. Bantaeng: LP3M Intim-Pemerintah Kab. Bantaeng.
:
